Ratusan tokoh politik, hukum, dan masyarakat sipil di Yordania telah menandatangani surat terbuka yang memperingatkan risiko yang ditimbulkan oleh aliansi erat negara tersebut dengan Amerika Serikat. Surat tersebut menyoroti bahwa keberadaan pasukan AS di wilayah Yordania berpotensi menempatkan negara itu dalam posisi rentan terhadap eskalasi konflik regional.
Surat publik ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, khususnya terkait hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Para penandatangan berpendapat bahwa komitmen Yordania sebagai sekutu utama AS non-NATO dapat menarik negara itu ke dalam konfrontasi yang lebih luas. Mereka menekankan pentingnya menjaga netralitas untuk melindungi stabilitas internal.
Yordania telah lama menjadi tuan rumah bagi sejumlah fasilitas militer AS yang digunakan untuk pelatihan dan dukungan logistik. Kehadiran ini telah membantu memperkuat kapasitas pertahanan Yordania, namun juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan sebagian elite politik setempat. Mereka melihat aliansi tersebut sebagai faktor yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Yordania secara signifikan.
Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, posisi Yordania yang berbatasan dengan beberapa negara rawan konflik menjadikannya titik strategis bagi kepentingan militer AS. Analisis menunjukkan bahwa penarikan pasukan AS berpotensi memengaruhi dinamika keamanan regional, termasuk upaya pencegahan penyebaran pengaruh kelompok bersenjata lintas batas. Selain itu, perubahan dalam hubungan ini dapat berdampak pada kerja sama intelijen yang selama ini mendukung stabilitas perbatasan Yordania.
Para penandatangan surat juga menggarisbawahi perlunya evaluasi ulang terhadap perjanjian pertahanan yang ada. Mereka berpendapat bahwa ketergantungan pada dukungan eksternal dapat mengurangi kemandirian Yordania dalam mengambil keputusan strategis. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri tetap selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang.
Meskipun demikian, pemerintah Yordania belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan tersebut. Hubungan bilateral dengan Amerika Serikat tetap menjadi pilar utama kebijakan pertahanan negara itu selama beberapa dekade terakhir. Setiap perubahan signifikan dalam aliansi ini diperkirakan akan memerlukan pertimbangan matang dari berbagai pemangku kepentingan.
